Contoh Laporan

0

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kehidupan dan menurunkan rahmat serta inayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini, walaupun masih jauh dari sempurna. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu penulis untuk menyelesaikan laporan ini sehingga menghasilkan laporan tentang kewarganegaraan yaitu laporan tentang Pemilu 2009 ini.
Penulis berharap makalah ini dapat memkberikan manfaat yang lebih baik dalam mendukung pemilu selanjutnya. Dan diharapkan dengan makalah ini, pembaca dapat mengamalkan tingkah laku yang baik dalam berdemokrasi.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat, khususnya bagi si penulis, dan umumnya bagi pembaca dalam memahami arti penting berdemokrasi yaitu salah satu contohnya adalah Pemilu.

Sukabumi, April 22, 2009


Penulis
DAFTAR ISI (tandatangan)
(silahkan isi daftar isi)


BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemilu adalah hari terbesar di Indonesia. didalam pemilu semua masyarakat Indonesia harus memilih atau memberikan kepercayaannya kepada orang yang tercetak dikeretas pemilu. Tetapi didalam kegiatan pemilu ini banyak sekali kecurangan yang terjadi. untuk itu yang melatar belakangi kami untuk melakukang penelitian ini adalah mencegah adanya kecurangan, ingin mengetahui tatacara pemilu atau kegiatan yang terjadi pada saat hari pemilu dan khususnya untuk memenuhi nilai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

B. Perumusan Masalah
Dalam menjalankan laporan ini kami merumuskan masalah yang akan kami selidiki yaitu:
1. Apakah arti pemilu itu?
2. Bagaimanakah menjalankan pemilu dengan baik?
3. Manfaat apakah yang didapat dari ikut serta dalam pemilu?
4. Sejak kapankah diadakanya pemilu?
C. Tujuan
Adapun tujaun dari pengamatan laporan pemilu 2009 ini adalah hanya untuk memenuhi nilai mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan untuk mengetahui seberapa baiknya pemilu 2009 dibandingkan pemilu tahu-tahun yang lalu.

D. Metode Penelitian
Untuk menunjang data dan inforamasi yang diperlukan kami menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Adapun teknika yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Pada teknik ini kami melakukan penelitian denangan cara mewawancarai orang yang benar-benar mengetahui tentang arti pemilu seperti panitia pemilu di TPS( tempat pemungutan suara ) yang kami amati.
b. Studi Pustaka
pada metode ini, kami membaca berbagai laporan penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian, membaca buku, membuka internet dan literature lainnya yang berhubungan dengan penulisan laporan.
E. Sistematika
Adapun sistematika penelitian ini adalah
Kata pengantar
Daftar isi
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. Perumusan masalah
C. Tujuan
D. Metode penelitian
E. Sistematika
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian pemilu
B. Pengertian LUBER dan JURDIL
C. Pengertian demokrasi

BAB III. METODE PENELITIAN
A. Alat dan bahan
B. Cara kerja
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB V. KESIMPULAN
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. PENGERTIAN PEMILU
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.Sistem pemilu digunakan adalah asas luber dan jurdil
• Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dalam bagian menimbang butir a sampai c disebutkan:
a. Bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945, negara republik indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat;
b. Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
c. Bahwa pemilihan umum umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penmyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Demikian juga dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: "pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undangn 1945.
Dalam pernyataan umum hak asasi manusia PBB pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa "setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas." Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hak berikutnya dalam ayat 2 yaitu "setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh ekses yang sama pada pelayann oleh pemerintah negerinya."
Selanjutnya untuk mendukung ayatayat tersebut, dalam ayat 3 ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan dan tindakan pemerintah suatu negara, yaitu "kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenangan pemerintah; kehendak ini hendaknya dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan sejati dan periodik (periodik) yang bersifat umum dengan hak pilih yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara bebas".
Pernyataan umum Hak Asasi Manusia PBB pasal 21 khususnya ayat 3 tersebut merupakan penegasan asas demokrasi yaitu bahwa kedaulatan rakyat harus mejadi dasar bagi kewenangan pemerintah dan kedaulatan rakyat melalui suatu pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sini lain mengawasi pemerintahan negara. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah "untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka".
B. PENGERTIAN LUBER DAN JUDIL
Pemilu yang LUBER dan Jurdil mengandung pengertian bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan pada asaas-asas pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil:
1 Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2 Umum berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia , yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang sudah berumu 21 (dua puluh satu) tahun berhak di-pilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial;
3 Bebas berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4 Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan papun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun;
5 Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6 Adil berarti dalam menyelenggarakan pem,ilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

________________________________________
Mengapa Pemilu Harus Berlangsung Secara LUBER dan Jurdil?
Pemilihan umum yang LUBER dan Jurdul dibutuhkan semua pihak, baik itu pemerintah, partai politik, masyarakat, serta kalangan internasional. Hal ini mengingat pemilihan umum akan menghasilkan para wakil rakyat, yang akan membetuk pemerintahan yang ebrkuasa secara absah. Ini berarti pemilihan umum berfungsi pula sebagai sarana untuk melakukan pengertian pemeritnahan secara wajar dan damai. Keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintah secara wajar dan damai hanya dapat dijamin jika hasil Pemilu dapat diterima dan dihorati oleh pihak yang menang maupun pihak yang kalah, serta rakyat dan dunia internasional pada umumnya.

Hasil Pemilu yang diterima dan dihormati semua pihak hanya bisa diperoleh melalui penyelenggaraan Pemilu yang LUBER dan Jurdil dapat menghasilkan kepastian dan ketenangan yang akan menjadi landasan kuat bagi terciptanya stabilitas dalam tatanan demokrasi. Pemilu yang LUBER dan Jurdil juga akan dapat mengurangi, atau bahkan menghilangkan kecurigaan, prasangka, maupun tuduhan-tuduhan dari suatu pihak lain yang terlibat langsung dalam proses Pemilu.


C. PENGERTIAN DEMOKRASI
Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.
Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.


Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.
Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.
Demokrasi di Indonesia
Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Alat dan Bahan
1. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
• kamera digital.
2. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
• Text wawancara.
B. Cara Kerja
• Menulis pertanyaan yang akan kami pertanyakan rt sekaligus panitia pemilu di tps kabandungan.
• Merekam dan memfoto kegiatan yang berlangsung.
• Menulis jawaban yang telah dijawab oleh bapak rt di tps kabandungan.
• Mencatat kembali penghitungan atau hasil pencontrengan pemilu.
• Analisis dan pengolahan data.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pembahasan
Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.
Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Pemilu 1955
Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
• Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,
• Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.
Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
Pemilu 1971

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 10 partai politik.
Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.
Pemilu 1977-1997
Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan "Pemilu Orde Baru". Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.
Pemilu 1999
Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.
Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.
Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.
Pemilu 2004
Pada Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah.
Pemilu 2009
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) pertama kali diadakan dalam Pemilu 2004.
Pemilu 2004
Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara. Satu-satunya cacat pada pergantian kekuasaan ini adalah tidak hadirnya Megawati pada upacara pelantikan Yudhoyono sebagai presiden.
Pemilu 2009
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2009. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk dapat mengusulkan , partai politik atau koalisi partai politik harus mendapatkan 25 % suara sah nasional dan 20 % kursi DPR . Apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 akan diadakan sekitar tanggal 8 Juli 2009.
Peta Politik Pemilu 2009
Ada keteraturan dalam ketidakteraturan. Begitu kata ahli matematika dan fisika. Ada pola yang sama pada suatu struktur dalam skalanya yang kecil ataupun besar. Juga masih kata matematikawan dan fisikawan teori. Pun dalam sejarah. Ada pola dalam ragam peristiwa sepanjang ingatan manusia yang tampaknya acak itu. Pola itulah yang kemudian membentuk hukum-hukum sejarah. Sejarah digali agar bisa berulang, dan pula agar tidak lagi pernah terjadi. Dalam kehidupan politik bangsa kita, segalanya jadi tidak sama lagi sejak Revolusi Mei 1998. Terutama setelah orang-orang bisa relatif sangat bebas mendirikan partai.

Sejak awal banyak orang telah menduga bahwa sistim multi partai yang relatif sangat bebas itu akan memaksa partai-partai untuk berkoalisi. Koalisi diyakini akan jadi harga mati. Karena sangat sangat sangat (disebut 3 kali nih) sulit untuk mencapai suara mayoritas tunggal (kondisi ini akan membuat sistem kabinet parlementer, jika mungkin diterapkan, akan menjadi riskan, dan sangat labil. Belum lagi perilaku politik kita yang masih jauh dari dewasa. Sistem kabinet presidentil, sekalipun banyak kesenjangan antara konsep dengan prakteknya di Indonesia, akan membuat suhu politik relatif tetap stabil). Supaya bisa cukup punya kekuatan dan pengaruh di eksekutif maupun legislatif, partai-partai harus punya kemampuan membangun koalisi. Tapi rupanya praktek koalisi menjadi pil pahit buat banyak partai. Ada luka, ketakutan, dan kecewa yang dalam pada partai-partai itu. Sehingga kini mereka cenderung menghindarinya. Kalaupun akan dilakukan, kesan “melangkah dengan sangat hati-hati” jelas terlihat.

Koalisi akan menjadi hal yang sulit bagi Golkar dan PDIP. Hitung-hitungannya sangat berat. Terutama soal “bagi hasil”. Hampir tidak mungkin PDIP-GOLKAR berkoalisi. Hampir sulit berharap mereka bakal akur dan mesra. Sederhana aja kok logikanya. Coba tebak, siapa yang siap-mau-rela jadi cawapres, Mega atau Kalla kalau PDIP dan Golkar “bersatu”? Kita semua tahu bahwa kedua tokoh ini punya ego, kebanggaan diri, dan sipat keras kepala yang sama tinggi.

Tapi mungkin mereka (PDIP-GOLKAR) akan juga “bersatu” menjadi kekuatan oposisi. Siapapun yang akan jadi presiden kelak (selain dari GOLKAR atau PDIP), siap-siap aja dirongrong oleh mereka. Penting sekali “menjinakkan” mereka agar tetap kontruktif, apapun posisi mereka kelak terhadap pemerintah, mendukung atau oposisi sekalipun (istilah oposisi ini, kata para ahli, tidak tepat untuk sistem kabinet presidentil). Saya selalu berdoa semoga mereka masih tetap bertindak waras dan logis sekalipun kalah nantinya (baik dalam pemilu legislatif, apalagi dalam pemilu presiden).

Koalisi pun menjadi hal yang sulit bagi PKS. Karena negoisasi politik yang berkembang cenderung memaksa kita melunturkan warna dakwah dalam partai ini. Tentu saja kita sih berpolitik, dan berkuasa semata agar bangsa dan umat ini bermartabat. Bukan supaya kita leluasa berdagang atau bebas “menjual” asset negara dengan obral. Misi dakwah ini rupanya cukup jadi ganjalan buat partai lain untuk menerima kita dalam barisan koalisi mereka. Apalagi mereka merasa diri mereka lebih besar. Mereka pikir mereka tetap besar dan bisa “jalan tegak dengan dada membusung kepala mendongak” tanpa kita PKS. Tapi ternyata itu cuma perasaan kosong. Kebanggaan bolong. Pilkada di beberapa daerah sudah cukup membuat mereka tersentak kaget (awas jantungan loh), kemudian ketar-ketir deh. Berhitung ulang tentang konstelasi politik pada tahun 2009. Akhirnya dengan malu-malu kucing mereka mulai mencari kesamaan dengan kita (banyak indikasi ke arah sana. Kalo dibeberin mereka bakal malu dah), dan membuka pintu koalisi dengan kita. Siapapun yang menang, dan berhasrat tinggi untuk menang, mau tidak mau harus berkoalisi dengan PKS. Jika mereka ingin calon presiden mereka menang, maka partai yang paling bisa diharapkan untuk menambah perolehan suara cuma PKS. Pun jika mereka ingin membangun kekuatan oposisi di parlemen. Berkoalisi dengan PKS sebagai kekuatan oposisi yang membuat mereka menjadi “kekuatan yang tak tertandingi”.

Kita sejak awal tak punya masalah dengan sila-sila dalam Pancasila, NKRI, dan UUD 45. jadi tak ada hambatan ideologis untuk berkoalisi dengan partai manapun. Kita hanya harus terus menegaskan bahwa dakwah adalah ruh dan aliran darah dalam PKS. Upaya pembentukan Peradaban Islam Baru di Indonesia sekalipun dicita-citakan dan menjadi wacana, hanya akan terlaksana ketika rakyat siap, dan betul-betul menginginkannya. Itupun bisa jadi masih sangat panjang saatnya. Jadi kalem aje deh.

Pada Pemilu 2009 nanti kita punya peluang besar untuk menang. Tentu kita pun tidak boleh, dan tidak bisa terus sendiri. Kita perlu berkoalisi dengan lebih permanen. Terutama untuk pemilu presiden. Percaya deh, untuk urusan yang satu ini partai-parlai itu akan menyambangi kita. Kita punya posisi tawar yang kuat. Tidak lama lagi kita akan melihat, banyak partai mulai pedekate dengan kita. Kita bisa jual mahal sih. Karena kunci peta politik pada pemilu 2009 ada di tangan kita. Semoga kita tetap bisa bermain cantik, bermartabat, dan bermanfaat. Terutama bagi kejayaan bangsa ini.


Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) menjadi bagian dari rezim pemilu sejak 2007. Pilkada pertama di Indonesia adalah Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005.
Mengapa Kita Perlu Pemilu?
Pemilihan umum dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat tadi untuk menjalankan kekuasaan negara. Tugas para wakil pemerintahan yang berkuasa adalah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut. Dengan demikian, melalui pemilihan umum rakyat rakyat akan selalu dapat terlibat dalam proses politik dan, secara langsung maupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas kekuasaan negara dan pemerintah melalui para wakil-walilnya.
Dalam tatanan demokrasi, Pemilu juga menjadi mekanisme/cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan pada perinsip bahwa dalam sitem demokrasi, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan melalui musyawarah (deliberition). Tugas wakil-wakil rakyaat adalah melakukan musyawarah mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar tercapai apa yang disebut sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan dalam kebijakan umum.


B. HASIL PENELITIAN
TPS 09 Kabandungan
• Katua : Bapak Rahmat Hidayat
• Jumlah TPS di kec. Kabandungan : 14 TPS
• Jumlah seluruh pemilih di TPS 09 : 391 orang
• Jumlah pemilih yang hadir : 286 orang
• Partai yang menang : DEMOKRAT

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :
• Secara umum pemilu tahun 2009 berjalan dengan lumayan baik.
• Dengan adanya rakyat yang sangat berpartisipasi dalam pemilu akan berjalan lancar dan apabila warga Indonesia kurang berpartisipasi dalam pemilu mungkin akan terjadinya kecurangan ataupun hilangnya LUBER dan JURDIL.



















DAFTAR PUSTAKA
( silahkan masukan sumber materi yang anda dapat)
contoh:
www.wikipedia.com
www.koimpas.com

No Response to "Contoh Laporan"

Poskan Komentar